Senin, 07 Maret 2011

Perdes Tentang TP PKK

PERATURAN DESA SEI KAMAH II
NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( TP PKK)
DESA SEI KAMAH II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEI KAMAH II,

Menimbang      :   a.   Bahwa dalam rangka upaya pemberdayakan wanita desa Sei Kamah II, maka dibentuk Tim Penngerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Sei Kamah II ;
b.      Bahwa untuk menetapkan sebagaimana dimaksud point a diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Desa tentang Tim Penngerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Sei Kamah II;
Mengingat        :   1.   Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2.      Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
3.      Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4/401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2004;
4.      Keputusan Rapat Kerja Nasional VI Nomor : 02/Rakernas/ VI/2005 tentang Pedoman Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK ) ;
5.      Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
6.      Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 24 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dalam daerah Kabupaten Asahan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEI KAMAH II
dan
KEPALA DESA SEI KAMAH II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :   PERATURAN DESA SEI KAMAH II TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( TP PKK) DESA SEI KAMAH II.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :
(1).   Desa adalah Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan
(2).   Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan
(3).   Kepala Desa adalah Kepala Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan
(4).   Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang diaksanakan oleh Pemerintah  Desa Sei Kamah II dan Badan Permusyawaratan Desa Sei Kamah II
(5).   Pemerintah Desa Sei Kamah II adalah Kepala Desa Sei Kamah II dan Perangkat Desa Sei Kamah II
(6).   Kepala Desa Sei Kamah II adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Sei Kamah II
(7).   Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa di Desa Sei Kamah II
(8).   Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(9).   Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa
(10). Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
(11). Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa
(16). Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga pemberdayaan masyarakat/lembaga ketahanan masyarakat desa yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
(17). Tokoh Masyarakat adalah Figur warga yang dihormati dan dapat diteladani kepeloporannya, sikap serta prilaku dalam kehidupan keluarga dan kehidupan di masyarakat.
(18). PKK Desa adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sei Kamah II.
(19). TP PKK Desa adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sei Kamah II.

BAB II
KEDUDUKAN TP PKK
Pasal 2
Kedudukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa adalah sebagai mitra kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
                         
Pasal 3
(1).   Anggota TP PKK adalah wakil dari penduduk desa Sei Kamah II yang dianggap berkemampuan dan berkemauan memberdayakan masyarakat yang ditetapkan dan dipilih oleh Ketua TP PKK terpilih setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
(2).   Anggota TP PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tokoh atau pemuka masyarakat, ketua rukun warga, golongan profesi dan pemuka agama.
       




Pasal 4
Yang dapat diajukan menjadi Anggota TP PKK adalah Penduduk Desa Sei Kamah II, dengan syarat :
1.     bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2.     setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah ;
3.     berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun ;
4.     sehat jasmani dan rohani ;
5.     berkelakuan baik, jujur, adil dan terbuka ;
6.     mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
7.     bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa Sei Kamah II secara sah ;
8.     tidak melakukan aktivitas, pekerjaan diluar kota/daerah yang sulit ditemui apabila diperlukan oleh warganya;
9.     bersedia mengabdikan dirinya dari lingkunga atau warganya tanpa pamrih ;
10.   berpendidikan paling rendah SD/sederajat ;
11.   ditunjuk, diangkat atau melalui pemilihan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah secara mufakat ;


Pasal 5
Jumlah anggota TP PKK ditetapkan dengan jumlah maksimal 23 (dua puluh tiga) orang, dengan memperhatikan kualitas dan kapasitas orang tersebut :

Pasal 6

(1).   Anggota TP PKK mempunyai hak :
        a. mengajukan rancangan pembangunan diwilayah Desa Sei Kamah II ;
        b. mengajukan pertanyaan ;
        c. menyampaikan usul dan pendapat ;
        d. memilih dan dipilih ;
        e. memperoleh tunjangan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa
(2).   Anggota TP PKK mempunyai kewajiban :
        a. meningkatkan pelayanan masyarakat ;
        b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
        c. mengembangkan kemitraan ;
        d. memberdayakan masyarakat ;
        e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat desa Sei Kamah II.

BAB III
TUGAAS POKOK DAN FUNGSI TP PKK
Pasal 7
Tugas Pokok TP PKK meliputi :
1.     menyusun rencana kerja PKK desa sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Asahan ;
2.     melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati ;
3.     menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati ;
4.     menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
5.     melaksanakan kegiatan penyuluhan keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera ;
6.     mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
7.     berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa ;
8.     membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Peggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa/Kepala Desa;
9.     melaksanakan tertib administrasi ; dan
10.   mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun TP PKK Desa.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas TP PKK mempunyai fungsi :
1.     penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK, dan
2.     fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembinbing gerakan PKK.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN PKK
Pasal 9
Alat kelengkapan TP PKK terdiri dari :
a.     pimpinan (ketua, sekretaris, bendahara) ;
b.     pokja I : pembina anak dan remaja ;
c.     pokja II : UP2E ;
d.     Pokja III : Pertanian ;
e.     Pokja IV : kesehatan .


BAB V
PEMILIHAN KETUA TP PKK
Pasal 10
(1).   Calon ketua TP PKK adalah warga desa Sei Kamah II yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal 4 dan diajukan oleh Peserta Pemilih dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa.
(2).   Ketua TP PKK dipilih oleh peserta ditambah Kepala Desa dan Perangkatnya.
(3).   Calon Ketua TP PKK yang diajukan oleh peserta pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan bersedia dicalonkan.
(4).   Ketua TP PKK demisioner bisa mencalonkan kembali menjadi calon ketua TP PKK sepanjang yang bersangkutan bersedia dan tidak menjabat ketua TP PKK 2 (dua) periode berturut-turut.
BAB VI
MASA JABATAN ANGGOTA TP PKK
Pasal 11
Masa Jabatan Anggota TP PKK adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12
(1).   Anggota TP PKK diberhentikan sementara apabila :
        a. menjadi tersangkat dalam satu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan ;
        b. menjadi tersangka melakukan perbuatan asusila dan atau melanggar norma-norma kebiasaan/adat yang berkembang di desa.
(2).   Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  oleh kepala desa berdasarkan rapat TP PKK.
(3).   Selama anggota TP PKK dikenakan pemberhentian sementara, maka segala hak dan kewajibannya dicabut dan pekerjaan sehari-hari ditangani oleh anggota TP PKK yang lain sesuai hasil musyawarah anggota TP PKK.
(4).   Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan anggota TP PKK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan maka pemberhentian sementara dicabut.





Pasal 13
Anggota TP PKK berhenti atau diberhentikan karena :
1.     meninggal dunia.
2.     mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua TP PKK dan atau mencalonkan diri sebagai kepala Desa.
3.     bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan.
4.     tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
5.     dinyatakan melanggara sumpah dan atau janji sebagai anggota TP PKK dengan keputusan TP PKK.
6.     terkena larangan rangkap jabatan dalam pemerintahan desa.
7.     tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota TP PKK selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
8.     sebab – sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat desa  Sei Kamah II.

Pasal 14
(1).   Ketentuan mengenai penggantian anggota TP PKK ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa.
(2).   Pimpnan TP PKK yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya diganti melalui musyawarah dan mufakat oleh peserta pemilihan/anggota TP PKK.


BAB VII
LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA TP PKK
Pasal 15

(1).   Pimpinan dan anggota TP PKK tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai kepala desa dan atau perangkat desa.
(2).   Pimpinan dan anggota TP PKK dilarang :
        a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
        b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
        c. menyalahgunakan wewenang.

BAB VIII
PERESMIAN PENGURUS / ANGGOTA TP PKK
Pasal 16
Peresmian Pengurus/anggota TP PKK ditetapkan dengan pemberian surat keputusan kepala desa.

BAB IX
KEDUDUKAN KEUANGAN TP PKK
Pasal 17
Dana kegiatan TP PKK dapat bersumber dari :
1.     swadaya masyarakat ;
2.     anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa);
3.     anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan atau anggaran pendapatan dan belanja provinsi ;
4.     bantuan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ;
5.     bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.




Pasal 18
(1).   Pimpinan dan anggota TP PKK menerima tunjangan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
(2).   Tunjangan Pimpinan dan anggota TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa;

BAB X
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DESA
Pasal 19

Hubungan kerja antara Tim Penggerak Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) , Kepala Desa, BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
(1).   Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi TP PKK  Desa Sei Kamah II.
(2).   Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan TP PKK  Desa Sei Kamah II.
(3).   Hal-hal yang  belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa.

Pasal 21
Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa dengan penempatannya dalam lembaran desa Sei Kamah II.



                                                                        Ditetapkan di : Sei Kamah II
                                                                        Pada tanggal  : 19 Juli 2010
                                                                       
                                                                        KEPALA DESA,
                                               
                                                                        Dto,
                                   
                                                           
                                                                        L I M I N


Diundangkan di Sei Kamah II
Pada tanggal    19 Juli 2010

Sekretaris Desa Sei Kamah II



ARIANTO

LEMBARAN DESA SEI KAMAH II TAHUN 2010 NOMOR :

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar